pemberdayaan perempuan
TUGAS
PSIKOLOGI SOSIAL
PERAN KETUA DALAM PKK PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DISUSUN
OLEH
NAMA
: MILENIA DWI WINDASARI
NIM : 17102241001
KELAS : PLS 17 A
PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH
FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
2018
PENDAHULUAN
Pembangunan
nasional merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya
yang dilakukan secara sadar, dan terencana oleh suatu bangsa, Negara, dan
pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building),
seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Untuk memajukan pembangunan
nasional dalam hal pembangunan perekonomian, Indonesia memiliki masyarakat yang
dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan perekonomian
yang ada di Indonesia sudah cukup tinggi. Pembangunan juga merupakan suatu
proses sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan
perempuan yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan perempuan
diberbagai bidang kehidupan. Berdasarkan Biro Pemberdayaan perempuan Kementerian
Peranan perempuan 2017 peningkatan tersebut masih belum sebagaimana diharapkan,
yaitu terwujudnya keadilan dan keselarasan antara perempuan dan laki-laki dalam
hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
Guna
meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) perempuan Indonesia, dan
mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pemerintah telah membentuk
berbagai program dan sarana yang dapat membantu kegiatan tersebut salah
satunya, adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di
seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakkan nasional yang
tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak
utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, mandiri. Kesejahteraan
keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit
terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan
dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini,
maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman,
keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga
menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan
program-program pemerintah. PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung
program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan
seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai
kegiatan masyarakat. Sasaran PKK yaitu keluarga yang ada diperdesaan yang perlu
ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan serta kepribadiannya dalam bidang
mental bidang spiritual yang meliputi sikap dan prilaku serta fisik material
yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, kesempatan kerja yang layak,
serta lingkungan hidup yang sehat juga lestari melalui pendidikan, pengetahuan,
dan keterampilan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kemampuan peran agar dapat melaksanakan fungsi dan peran sebagai
perempuan. Sejauh ini yang dapat dilihat dari peran ketua PKK sebagai ketua
yang bertanggungjawab dalam membina, memimpin serta mengarahkan TP PKK dalam
berbagai program kegiatan pemberdayaan perempuan, masih dirasa kurang mampu
memangsimalkan fungsi dan perannya sebagai ketua PKK sehingga membuat peran
ketua PKK kurang optimal dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan
perempuan.
KERANGKA
DASAR TEORI
1.
Peran
a. Pengertian
peran
Menurut Biddle dan
Thomas (2003:16), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi
perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya
dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran,
memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain
b. struktur
peran
Menurut Friedman, M Struktur peran dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
·
Peran Formal Yaitu sejumlah perilaku
yang bersifat (homogen).
·
Peran Informal Yaitu suatu peran yang
bersifat (implicit)
2.
Kepemimpinan
Menurut
Stoner et al. (1995:47) adalah kepemimpinan adalah pola-pola yang bervariasi
dari tingkah laku yang diinginkan pimpinan selama proses pengarahan dan
mempengaruhi karyawannya.Locke seperti yang dikutip oleh Pidekso dan Harsiwi
(2001:2) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (inducing)
orang-orang lain menuju sasaran bersama. Berdasarkan beberapa definisi
kepemimpinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan didefinisikan
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan.
3.
Pemberdayaan Masyarakat
Menurut
Jim Ife (1997:60-62), konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep yakni:
konsep daya (power) dan konsep (disadvantaged)kepentingan. Pengertian
pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu:
perspektif (pluralis, elitis, strukturalis, dan post-stulturalis).Menurut
Parsons, et.al dalam Edi Suharto (2005:63), Pemberdayaan adalah sebuah proses
dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai
pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta
lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
4.
Pemberdayaan Perempuan
a. Pengertian
pemberdayaan perempuan
Menurut Novian (2010)
pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses
dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar
perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu
berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu
membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah
proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan
memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan,
makapemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.
b. Tujuan
Pemberdayaan Perempuan
Tujuan pemberdayaan
perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarkhi yaitu dominasi laki – laki
dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan
melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga,
kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan). Pendekatan pemberdayaan
memberi kemungkinan bagi perempuanmiskin untuk memperoleh akses dan penguasaan
terhadap sumber – sumber material maupun informasi, sehingga proses
pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan
c. Sasaran
program perberdayaan Perempuan
Secara umum sasaran dari program
pemberdayaan perempuan, yaitu:
·
Meningkatnya kualitas sumber daya
perempuan di berbagai kegiatan sektor dan subsektor serta lembaga dan
nonlembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme atau
keahlian kaum perempuan.
·
Mewujudkan kepekaan, kepedulian gender
dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan
penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya
serta keadilan yang berwawasan gender.
·
Mengoptimalkan koordinasi dan
keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
5.
pemberdayaan dan Kesejahteraaan keluarga
a. Pengertian
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK merupakan singkatan dari
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.Singkatan PKK sepertinya lebih
membudaya dari pada kepanjangannya.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk
masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak menuju terwujudnya keluarga
bahagia, sejahtera maju dan mandiri.
b. 10
Program Pokok PKK
·
Penghayatan dan Pengamalan pancasila
·
Program gotog royong
·
Program pendidikan dan keterampilan
·
Program pengembangan kehidupan
berkoperassi
·
Program pangan
·
Program sandang
·
Program perumahan dan tata laksana rumah
tangga
·
Program kesehatan
·
Program Kelestarian dan lingkungan hidup
·
Pogram perencanaan sehat
6.
Organisasi
Menurut
David Cherrington (dalam Achmad Sobirin 2007: 5) organisasi adalah sistem
sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan olehmanusia dan
beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu set tujuan
tertentu.
KESIMPULAN
1.
Peran Ketua Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan
a. Ketua
PKK telah berperan dalam program pendidikan dan keterampilan, melalui kegiatan
pelatihan memasak yaitu, sebagai Pembina yang mengkoordinator dan mengawasi
secara langsung, jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota-anggotanya,
dan menjadi fasilitator, dengan membantu melengkapi kekurangan dalam kegiatan
pelatihan memasak seperti, membantu menyediakan bahan-bahan masakan yang kurang
serta peralatan untuk memasaknya. Sama halnya dengan pelatihan memasak, dalam
kegiatan pelatihan menjahit ketua PKK berperan sebagai pembina yang
mengkoordinator dan memberikan arahan terhadap TP PKK ,serta menjadi
fasilitator yang menyediakan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan
ini seperti bahan-bahan untuk menjahit, berupa jarum, benang dan sebagainya,
serta dalam pelatihan ini juga ketua PKK menyedikan tempat yang nyaman sehingga
kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik.
b. Peran
ketua PKK dalam program kesehatan, melalui kegiatan penyuluhan narkoba dan
imunisasi ini, dimana dalam kegiatan penyuluhan bahaya narkoba ketua PKK,
berperan sebagai ketua Penyelenggara kegiatan yang bertanggung jawab atas
kegiatan penyuluhan,serta ikut menjadi pemateri dalam penyuluhan dan menjadi
fasilitator, yaitu membantu menyediakan konsumsi untuk peserta penyuluhan. Dan
peran ketua PKK dalam kegiatan imunisasi yaitu sebagai pemimpin dan bukan saja
hanya sebagai pemimpin, tapi ketua PKK juga mengawasi dan memfasilitasi
kegiatan ini dengan menyediakan tambahan gizi berupa susu untuk balita dan
anak-anak yang mengikuti kegiatan imunisasi ini.
c. Peran
ketua PKK dalam program ekonomi yaitu ketua PKK telah melaksanakan perannya
dalam kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari rotan, dimana ketua PKK dalam
kegiatan ini sebagai pemimpin yang mengawasi berlangsungnya kegiatan ini, serta
menjadi fasilitator yang melengkapi kekurangan dalam kegiatan ini, seperti
memfasilitasi perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan tangan ini
seperti penyedian sebagian rotan dan lain- lainya, dan membantu masyarakat
dalam memasarkan hasil dari kerajinan ini. Ketua PKK dalam hal ini juga selalu
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanini, namun belum optimal.
Dikarenakan keterbatasan anggaran dana untuk kegiatan pelatihan ini.
2.
Terhadap pelaksanaan program kegiatan
yang dilaksanakan oleh Ketua
Terdapat
hambatan- hambatan yaitu susahnya mengarahkan TP PKK karena kurangnya tingkat
pengetahuan dan keterampilan anggota PKK, anggota PKK yang susah dikumpulkan
karena memiliki kesibukkan masing-masing, dan minimnya anggaran dana yang
diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKK. Dengan keterbatasan anggara ini juga
menjadi alasan, mengapa dari 10 program PKK hanya beberapa program saja yang
dapat berjalan. Namun ketua PKK juga mendapat dukungan dalam pelaksanaan
program pemberdayaan perempuan yang berupa dukungan semagat dari camat,
keluarga, dan TP PKK, serta pengalaman pernah menjadi anggota PKK , sebelum
menjabat sebagai ketua PKK.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Sobirin. 2007. Budaya Organisasi Pengertian,
Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan. Anonim. 2010. Panduan Pedoman PKK ( Tim Pengerak PKK Tingkat
Pusat). Jakarta.
http://hipni.blogspot.com/2011/08/definisi-pengertian-organisasi.html(diakses
14 Sep2015)
Tampubolon, Mangatas. “Pendidikan Pola Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai
Tuntunan Otonomi Daerah”. Dalam jurnal Pendidkan dan Kebudayaan Online.
Jakarta: Depdiknas, Volume 32. November 2001.
Komentar
Posting Komentar